B20-G20 Dialogue: Task Force Keuangan dan Infrastruktur “Membangun koalisi untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan cerdas dalam skala besar”

Bali, 14 Juli 2022 – Pada kesempatan rangkaian pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali, Task Force Keuangan dan Infrastruktur B20 telah menyelenggarakan forum dialog secara hybrid dengan tema “Membangun koalisi untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan smart dalam skala besar”. Forum dialog ini dihadiri oleh para pemimpin terkemuka dari Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan lembaga keuangan multilateral.

Forum dialog B20-G20 membahas rekomendasi kebijakan pembiayaan infrastruktur yang dikeluarkan Task Force Keuangan dan Infrastruktur B20, yaitu (i) memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai; (ii) mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju dunia bebas emisi; (iii) mempercepat pembangunan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas; dan (iv) perbaikan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan dan stabilitas.

Ketua B20 Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan bahwa B20 Indonesia secara komprehensif mengungkapkan masalah pembiayaan infrastruktur yang paling mendesak yaitu terutama adanya kesenjangan pembiayaan infrastruktur, tingkat risiko yang lebih tinggi dan kurangnya pembiayaan yang terjangkau di negara berkembang, keuntungan investasi yang lebih rendah untuk proyek hijau, dan kurangnya konektivitas digital di negara berkembang. Ketua Task Force Keuangan dan Infrastruktur B20, Ridha DM Wirakusumah, mengatakan kesenjangan pembiayaan infrastruktur global saat ini semakin bertambah, dengan perkiraan USD10,6 triliun di antara negara-negara G20 dan USD14,9 triliun di seluruh dunia pada tahun 2040, dan bahwa kapasitas investasi antar negara juga semakin tidak merata.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu arus investasi ke pembangunan infrastruktur yang telah berjalan cepat dalam lima tahun terakhir, sehingga menciptakan tantangan baru bagi Indonesia untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur pada tahun 2050. Kesenjangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerah dan antar wilayah masih cukup besar meskipun demikian pembangunan infrastruktur tetap sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan khusus berupa target untuk mengurangi sumber energi bertenaga batu bara secara bertahap dan percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk adanya target yang tinggi yaitu transformasi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah juga telah melakukan beberapa inisiatif untuk mempromosikan Public Private Partnership dan pembiayaan infrastruktur.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur dan membangun kerja sama baru antara pemerintah dan sektor swasta adalah sangat penting untuk mempercepat investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Indonesia telah menyiapkan beberapa instrumen dan platform untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, memperluas spillover sosial dan ekonomi infrastruktur untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19, dan bergerak menuju arah pembangunan yang bersih emisi. Pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur domestik baru, seperti dana pensiun atau kredit karbon, merupakan prioritas lain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Mencapai reformasi yang komprehensif di sektor keuangan sehingga bermanfaat bagi perekonomian secara lebih inklusif akan membutuhkan upaya yang tetap dan berkelanjutan serta bentuk-bentuk baru dialog publik-swasta, tidak hanya di tingkat negara, tetapi juga di seluruh G20.

Tags: No tags

Comments are closed.